Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memeriksa dugaan kebocoran data pelanggan PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE). Insiden yang dilaporkan perusahaan tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 5,7 juta akun pengguna aplikasi Fore.
Pemeriksaan dilakukan setelah FORE menyampaikan laporan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Hingga 5 November 2026, kementerian menyatakan proses analisis dan pemeriksaan lanjutan masih berlangsung.
Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, mengatakan bahwa kementerian sedang menindaklanjuti laporan tersebut. Pemerintah belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab maupun bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran kewajiban pelindungan data pribadi, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
Data 5,7 Juta Akun Pelanggan Fore Terdampak
Sebelumnya, FORE mengonfirmasi adanya akses tanpa izin terhadap salah satu platform yang digunakan untuk mengelola data pelanggan. Berdasarkan investigasi awal perusahaan, insiden tersebut berdampak pada data hingga sekitar 5,7 juta akun.
Jenis informasi yang terdampak tidak selalu sama untuk setiap pelanggan. Data yang berpotensi terakses mencakup:
- Nama pelanggan.
- Alamat email.
- Nomor telepon.
- Tanggal lahir.
- Jenis kelamin.
- Alamat yang terdaftar di aplikasi Fore.
- Hashed PIN.
- Riwayat pembelian melalui aplikasi.
FORE menjelaskan bahwa aplikasi Fore tidak meminta maupun menyimpan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan foto KTP. Perusahaan juga menyatakan informasi pembayaran, termasuk detail kartu kredit dan debit, disimpan pada platform terpisah sehingga tidak termasuk data yang terdampak dalam insiden ini.
Perlu dipahami bahwa hashed PIN bukanlah PIN dalam bentuk teks biasa. Hash merupakan hasil pemrosesan data menggunakan fungsi kriptografi. Namun, keberadaan hash tetap perlu diperlakukan sebagai informasi sensitif. Tingkat perlindungannya bergantung pada metode hashing dan pengamanan tambahan yang digunakan.
FORE Mengamankan Sistem dan Melakukan Investigasi Forensik
Dalam pernyataan resminya pada 28 Oktober 2026, FORE menyebut telah menghentikan akses tanpa izin dan mengamankan sistem terkait dalam waktu 24 jam sejak aktivitas tersebut teridentifikasi.
Perusahaan juga menyatakan telah melakukan pengujian keamanan, menangani kerentanan yang ditemukan, memperbarui platform terkait ke versi terbaru, serta menerapkan sejumlah pengamanan tambahan.
Untuk menelusuri insiden secara lebih menyeluruh, FORE menunjuk konsultan keamanan siber independen guna melakukan investigasi forensik terhadap aplikasi Fore, platform pengelola data, dan sistem teknologi informasi lain yang relevan.
Perusahaan juga menyatakan telah menghubungi pelanggan yang terdampak secara langsung. Menurut keterangan FORE, hingga pernyataan tersebut diterbitkan belum ditemukan indikasi bahwa informasi yang diakses telah disalahgunakan.
Meski demikian, hasil investigasi forensik tetap penting untuk memastikan bagaimana akses tanpa izin terjadi, data apa saja yang benar-benar diambil, serta apakah terdapat aktivitas lanjutan setelah insiden terdeteksi.
Komdigi Dapat Menjatuhkan Sanksi Jika Pelanggaran Terbukti
Pemeriksaan Komdigi menjadi bagian penting dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelindungan data pribadi.
UU PDP mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam memproses serta menjaga informasi milik pengguna. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus mengikuti kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa FORE telah terbukti lalai atau langsung menyatakan perusahaan akan dikenai sanksi tertentu. Komdigi masih harus menyelesaikan pemeriksaan dan menilai bukti yang tersedia sebelum menentukan tindak lanjut.
Selain penyebab teknis, pemeriksaan juga relevan untuk melihat tata kelola pengelolaan data, pengamanan platform pihak ketiga, pembatasan akses internal, serta prosedur respons insiden yang diterapkan.
Insiden ini turut mengingatkan bahwa risiko keamanan data tidak hanya berasal dari aplikasi yang digunakan pelanggan. Platform pendukung yang mengelola informasi pengguna juga menjadi bagian dari rantai keamanan yang perlu diawasi.
Apa yang Perlu Dilakukan Pelanggan Fore?
Pelanggan yang menerima pemberitahuan dari FORE sebaiknya segera mengikuti instruksi pengamanan akun. Perusahaan meminta pengguna mengganti PIN akun Fore atau membuat PIN baru jika sebelumnya belum menggunakannya.
Pengguna juga perlu mengganti PIN pada layanan lain apabila menggunakan kombinasi yang sama. Menggunakan PIN berbeda untuk setiap layanan dapat membatasi dampak jika salah satu akun mengalami insiden keamanan.
Selain itu, pelanggan disarankan untuk:
- Waspada terhadap pesan mencurigakan. Informasi seperti nama, nomor telepon, dan riwayat pembelian dapat dimanfaatkan untuk membuat pesan penipuan yang terlihat meyakinkan.
- Jangan memberikan PIN atau OTP. Pihak yang mengaku sebagai petugas Fore tidak seharusnya meminta kode OTP atau PIN melalui telepon maupun pesan.
- Periksa keaslian komunikasi. Jika menerima pemberitahuan tentang akun, konfirmasikan melalui kanal resmi Fore, bukan melalui tautan yang dikirim oleh nomor tidak dikenal.
- Gunakan PIN yang unik. Hindari memakai PIN yang sama pada aplikasi belanja, perbankan, dan layanan digital lainnya.
- Aktifkan pengamanan tambahan. FORE menyatakan telah menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk proses masuk dari perangkat baru.
Pelanggan yang membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut dapat menghubungi FORE melalui alamat email resmi yang dicantumkan perusahaan, yaitu [email protected].
Kasus ini belum berakhir pada pengamanan sistem setelah akses ilegal dihentikan. Hasil pemeriksaan Komdigi dan investigasi forensik independen akan menjadi bagian penting untuk menjelaskan penyebab insiden, cakupan dampak, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
Bagi perusahaan yang mengelola jutaan data pelanggan, keamanan informasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan pengguna.
